Birokrat: Mesti Tahu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagian (I)

LKPP-1Sudah menjadi ciri birokrasi yang sifat organisasinya kaku dan hirarkis, seolah sistem di dalam tubuh organisasi ini begitu rumit, kompleks, dan terstruktur jika dilihat dari kaca mata publik. Berbagai macam aturan dilekatkan untuk setiap program dan kegiatan aparatur publik, diantaranya pengadaan barang dan jasa dalam pemerintah.

Beberapa kasus koropsi yang dialamatkan kepada oknum birokrat sudah banyak terjadi mengenai kesalahan prosedur pengadaan barang jasa, sebut saja kasus wisma atlet Hambalang yang menelan banyak korban, barusan kita disuguhkan lagi bagaimana mantan menteri agama yang juga salah satu ketua partai politik tersandung dugaan korupsi pengadaan haji tahun anggaran 2012 dan 2013 dan masih banyak rentetan kasus pengadaan dilingkungan birokrasi yang tengah diselidik dari pusat hingga daerah.

Memang cukup dirasakan aparatur banyaknya perubahan-perubahan tentang hukum positif pengadaan barang jasa cukup menyulitkan untuk menguasai sistem pengadaan barang jasa ini. Saya pun demikian, melalui bimbingan teknis yang diadakan LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah) perlahan saya sedikit paham mengenai beberapa sistem dan istilah dalam Pengadaan barang jasa pemerintah.

Istilah-istilah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

‘Tak kenal maka tak sayang’, prinsip yang selalu kupegang dalam medan aktivitas apapun. Hal ini kuterapkan pula untuk mengetahui sistem pengadaan barang jasa pemerintah ini. Yang pertama saya mesti mengenal dulu aktor-aktor dalam sistem ini. Diantaranya:

PA/KPA

Siapa sih PA/KPA ini? PA (Pengguna anggaran) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD sedang KPA (Kuasa pengguna anggaran) adalah pejabat yang ditetapkan PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD.

PPK atau pejabat pembuat komitmen ialah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

ULP/PP, ULP (unit layanan pengadaan) adalah unit organisasi kementrian/lembaga/pemerintah daerah/institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada sedang PP (pejabat pengadaan) adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E-Purchasing.

PPHP atau pejabat penerima hasil pekerjaan ialah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Dan terakhir adalah

Penyedia ialah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Bersambung

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s