Rekonstektualisasi Pemikiran dan Pergerakan HMI

BAB I

MUQADIMAH

 Latar Belakang 

       Membincang himpunan mahasiswa Islam (HMI) tak pernah lepas dengan wacana keIndonesian. Kelahiran HMI yang hampir sama dengan kelahiran Negara ini secara dejure seolah-olah membuat HMI dan Indonesia adalah saudara kembar ataupun tidak salah jika dikatakan HMI dan Indonesia ibarat sekeping uang logam yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kelahiran HMI di tanggal 4 februari 1947 dan kelahiran Indonesia di tahun 17 agustus 1945 membawa dinamika tersendiri sejak lalu hingga dalam konteks kekinian.

        Ibarat saudara kembar, melemahnya kondisi Negara dalam wilayah-wilayah sosio ekonomi dan politik dalam berbangsa dan bernegara ikut pula mempengaruhi melemahnya HMI, begitupun sebaliknya. Carut marut dalam bernegara diikuti pula dengan carut marut dalam perkaderan dan perjuangan HMI itu sendiri. HMI yang dahulu menjadi harapan masyarakat indonesia[1] kini mengalami degradasi tidak hanya pada perkaderannya melainkan pula pada perjuangannya. pergeseran arah perjuangan hal ini disebabkan tentunya oleh bagaimana HMI telah lupa raison de etrenya (bagaimana proses menjadinya).

       Sedang dalam konteks ideologinya sendiri yakni nalar keislamannya sudah mulai memudar bagi kader kadernya sehingga tidak jarang jika HMI yang dahulu disebut himpunan mahasiswa islam kini masyarakat mengenalnya dengan Himpunan Mahasiswa Indonesia[2]. Model gerak dan perjuangan HMI pun dewasa ini semakin pragramatis praktik dan tenggelam dalam tarian-tarian politik baik itu dari kalangan politikus KAHMI maupun gerbong kepentingan politik lain. Seperti yang diungkap Azumardi Azra bahwa HMI terlaru larut dalam wacana-wacana politik praktis. Dalam arti kata lain Fahri Ahli mengungkapkan bahwa sebagai sebuah organisasi, HMI telah menjadi tangga bagi proses mobilitas vertikal sebagian besar pendukungnya.[3]Bobot kualitatif yang terkandung di dalam HMI inilah yang menyebabkan organisasi ini gagal mengelak kecenderungan-kecenderungan dan pergeseran-pergeseran kekuasaan dan politik yang berlangsung pada tingkat nasional.

        Dalam konteks kekinian HMI telah kehilangan elan vitalnya yakni komitmen keislaman, etos intelektual, independensi, dan keberpihakan kepada rakyat akibat tidak ada lagi ruang yang kondusif bagi upaya membangun wacana yang relevan dengan agenda reformasi bangsa saat ini.[4] Sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk mereposisi kembali pemikiran-pemikran HMI dalam lanskap-lanskap intelektualitas dan keislaman.

        Agus Salim Sitompul seakan menguatkan kelemahan-kelemahan HMI tersebut. Seperti yang diungkap Sitompul terdapat 44 indikator kemunduran HMI diantaranya adalah (1) menurunnya jumlah mahasiswa baru masuk HMI, (2) HMI semakin jauh dari mahasiswa, karena tidak dapat mengembangkan student need dan student interest secara professional, (3) pola perkaderan HMI yang dirancang pertengahan abad XX sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan kontemporer, (4) HMI dan kader-kader penerus kurang mampu mengikuti jejak-jejak pendahulunya; (5) kurang berfungsinya aparat HMI seperti Badko, cabang, dan komisariat, (6) lemahnya manajemen organisasi karena sudah ketinggalan zaman, (7) kurangnya pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamanal ajaran islam di kalangan anggota dan pengurus. Hampir-hampir tidak ada perbedaan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran islam dari seorang anggota HMI sebelum dan sesudah masuk HMI, (8) belum optimalnya pengetahuan, pemahaman, penghayatan anggota dan pengurus HMI dihampir semua tingkatan kepengurusan tentang ke-HMIan dan keorganisasian, (9) follow up perkaderan tidak berjalan sebagaimana mestinya, (10) HMI jarang melakukan evaluasi terhdap perjalanan organisasi dengan segala aktivitas sehingga tidak diketahui secara pasti sampai sejauh mana keberhasilan HMI dalam melaksanakan perjuangannya dan tidak diketahui secara pasti faktor-faktor penghambatnya.[5]

        HMI yang mengklaim diri sebagai Anak Umat dan Anak Bangsa memberi konsekuensi bahwa HMI bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan umat islam dan bangsa Indonesia. Sedangkan untuk ikut berperan dalam seluruh proses kelangsungan kehidupan umat dan bangsa diperlukan ketajaman untuk menangkap problematika yang sedang akan dihadapi di masa depan.

 Fokus Masalah 

       Sehingga berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan maka perlu digariskan sebuah rumusan masalah untuk memetakan lanskap kontekstual tersebut.

  1. Bagaimana merekonstektualisasi pemikiran dan pergerakan HMI?
  2. Ikhtiar memenangkan HMI di hati umat adalah Upaya memenangkan Indonesia di Pentas Global, Bagaimanakah?

BAB II

PEMBAHASAN 

       Sudah menjadi watak sejarah yang dipentaskan umat manusia selama ini, bahwa setiap peristiwa yang terjadi di sudut manapun belahan bumi tidak bisa dilepaskan dari kondisi makro percaturan kehidupan manusia ditingkat internasional. Peristiwa yang terjadi di wilayah lokal sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi makro yang sedang berkembang. Hal ini akan semakin menyata pada perkembangan peradaban umat manusia dalam dekade terakhir ini dan sepertinya akan semakin jelas pada masa-masa yang akan datang.

Kembali ke Khittah, Upaya Rekonstukruktualisasi Pemikiran dan Pergerakan HMI

       Dr.syafii Ma’arif mengemukakan bahwa insentif politik bagi HMI jauh lebih besar dari pada insentif intelektual. Dua paradigma besar dalam HMI yakni politik dan intelektual masih sering bercokol dalam sikap HMI. Menurut syafii “keinginan untuk menyeimbangkan dua kutub di HMI, orientasi intelektual dan orientasi politik masih cukup berat bagi HMI.[6] Sedang anas urbaningrum berujar bahwa intelektualisme perlu disuburkan dalam tradisi HMI adalah untuk sejauh mungkin mengurangi reduksi-reduksi kebenaran yang ada dalam HMI. Jika intelektualisme hilang maka terjadilah anomali-anomali dalam HMI yang membuat ambruk organisasi HMI. Suburnya tradisi intelektualisme merupakan lahan subur untuk menghidupkan independensi etis maupun organisatoris. Keterkikisan nilai kebenaran saat terlalu terjebak dalam permainan politik praktis akan semakin kecil terjadi.[7]

       Pada posisi ini HMI seharusnya kembali menguatkan wacana-wacana intelektualnya. HMI harus menjadi intelektual tercerahkan ‘rausyan fikr’ meminjam istilah Ali syariati. Kecendrungan HMI dalam berpolitik sebenarnya adalah sebuah penghianatan intelektual. Seperti yang diungkap Julian benda ‘kalau intelektual bercampur dengan atau menjadi bagian dari kekuasaan, ia telah berkhianat. Intelektual harus setia pada nilai-nilai abadi yang non kepentingan (politik). Sementara politik adalah sesuatu yang sangat terkait atau sarat dengan kepentingan.[8]

       Muatan intelektual yang sarat dengan pergulatan pemikiran dan keberpihakan kepada kebenaran seharusnya menjadi nafas gerakan HMI serta jiwa kemahasiswaan yang penuh semangat perjuangan dan kritisisme menjadi ruh gerakan HMI sebagai kekuatan organisasi pemuda terbesar di Republik Ini.[9]        Meskipun dalam Negara modern, hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dapat melepaskan diri dari pengaruh politik. Setidaknya dalam beberapa bentuk proses politik, seperti konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan dan tawar menawar politik yang mempengaruhi individu atau kelompok dalam waktu tertentu. Intensitas keterlibatan individu dan kelompok dalam proses politik tergantung pada posisi dimana para aktor politik berada. Artinya HMI harus mampu memainkan politik ‘nilai’ sesuai mahzab HMI yang kiranya tidak mempengaruhi independensi organisatoris.

       Argumentasi Akbar Tandjung cukup merepresentasikan politik ‘nilai’ tersebut. Akbar menganjurkan agar HMI menjadi organisasi yang dapat melahirkan kader-kader politik yang mandiri baik dari kepentingan partai politik tetapi juga mandiri dari kepentingan para alumninya. Menurut Akbar bahwa kader-kader HMI diharapkan bisa muncul dalam perpolitikan nasional sehingga bisa turut membangun wajah politik nasional yang mempunyai etika dan rasa solidaritas yang tinggi.[10]

       Dalam konteks keislaman HMI pun sudah mengalami pendangkalan. Hanya sedikit karya ilmiah yang menguraikan HMI adalah bagian integral dari pergerakan islam. Meski dalam catatan sejarahnya HMI lahir dari keresahan atas kondisi keislaman, kebangsaan dan perguruan tinggi kemahasiswaan. Artinya meski tidak ditemukan suatu ketimpangan sosial yang sedemikian parah pada anatomi HMI dipandang perlu untuk menghadirkan HMI sebagai institusi yang tersemangati oleh ideologi tauhid untuk membumikan risalah-risalah tuhan. Dengan kata lain HMI harus menginternalisasi indeologinya seperti yang tertuang dalam konstitusi HMI, ‘organisasi ini berasaskan Islam’ artinya Islam jangan dijadikan sebagai slogan pemanis bibir melainkan harus diinternalisasi oleh setiap kader-kadernya.

       Sebagai organisasi kader HMI mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan perkaderan yang mengarah kepada tercapainya tujuan HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.[11]

       Merujuk pada konstitusi HMI tersebut perkaderan HMI harus diorientasikan pada pergulatan visi tentang Indonesia ideal ini artinya nafas intelektualisme harus terus hidup didalam HMI. Wacana untuk mentransformasikan nilai-nilai islam kedalam kehidupan bangsa, dan akhirnya dianggap nilai bersama. Pembentukan keindonesiaan merupakan tugas kemusliman. Juga pergulatan dan perjuangan untuk mencapai demokratisasi mesti melekat erat dalam gerak HMI.

Menguatkan Civil Society, Ikhtiar Memenangkan Indonesia ke Pentas Global

       Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun proses transformasi sosial di berbagai Negara di belahan dunia ini terjadi tanpa keterlibatan kaum muda. Kaum muda terutama sektor mahasiswa sebagaimana ungkap Adi Suyadi Culla memang menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan dan kemajuan bangsa Indonesia.[12] Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah bagian dari fragmen cerita tentang kepeloporan kaum muda mahasiswa.

     Bagi HMI, masyarakat sipil adalah ikon masyarakat yang dicita-citakan. Membela, memberdayakan serta memandirikannya dipandang sebagai tanggung jawab sosial yang mutlak untuk ditunaikan. Terutama karena, selama orde baru, peran, partisipasi dan bahkan eksistensinya sengaja dilemahkan oleh rezim yang berkuasa. Hal yang memang dilakukan bukan tanpa alasan, mengingat pengalaman di sejumlah Negara, kekuatan Civil Society[13] senantiasa menjadi ancaman bagi status quo. Apalagi jika masyarakat sipil tersebut berada dalam kondisi yang relatif kuat dan mandiri, maka tentunya ancamannya semakin besar pula.

     Atas dasar kenyataan tersebut, HMI kiranya perlu menseriusi persoalan masyarakat sipil ini. Dan selanjutnya, secara berani mengambil peran untuk memperjuangkan kedaulatan dan tegaknya hak-hak mereka. Pilihan gerakan ini tentunya bukanlah perkara main-main dan atau untuk sekedar “tampil beda” saja. Sekali lagi tidak. Sebab, hal ini tidak lain adalah misi profetik yang dahulu pernah diemban oleh para nabi yang suci, termasuk Rasulullan Saw.

            Sebagaimana Ali Syariati Islam adalah agama pembebas, agama yang menghendaki terjadinya transformasi masyarakat ke arah kemerdekaan, keadilan, kemanusian dan kebenaran. Secara praksis agenda penguatan Civil Society dapat dilakukan HMI paling tidak, melalui aksi-aksi kultural (cultural action) berupa: Pertama, pencerahan. Pencerahan dilakukan dalam rangka mengajak segenap elemen masyarakat untuk dapat berfikir lebih kritis, memahami posisi dan peran mereka sebagai warga Negara dan menjadi pelaku aktif (partisipatif) dalam setiap proses pengambilan dan pemutusan kebijakan, utamanya yang menyangkut hajat orang banyak.

       Pencerahan sosial ini kiranya penting untuk dicanangkan, mengingat, salah satu problem besar yang menghambat penegakkan demokrasi di Indonesia dewasa ini, diantaranya adalah belum tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat. Padahal, kesadaran kritis ini penting dalam rangka membangun pola hubungan yang rasional, sederajat dan saling menghargai antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik, tanpa harus terjadi penindasan satu sama lain.

     Dan kedua, melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. Masyarakat sebagai satu entitas sosial yang tidak jarang diposisikan secara diskriminatif oleh Negara harus menjadi segmen garap pembelaan HMI baik secara ekonomi, politik, sosial, hukum, intelektual, budaya, maupun spiritual. Harus ada semacam ikhtiar kolektif HMI untuk mengangkat harkat dan martabat setiap entitas sosial agar tidak selamanya mengalami pendzaliman struktural. Disamping pula, mendapatkan akses dan peran yang lebih baik dalam kehidupan demokrasi di Negara kita.

     Akhirnya, aksi-aksi kultural ini tentunya akan menjadi sangat bermanfaat bagi upaya penguatan civil society jika dilakukan secara simultan dan sistematis, hingga benar-benar memiliki kemandirian dalam semua dimensi kehidupan.[14]

 BAB III

KESIMPULAN 

  Setelah dikemukakan deskripsi dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan:

  1. Bermodalkan kemampuan reinterpretasi dan konstektualisasi ajaran Islam, HMI harus berusaha menampilkan perkaderan yang memakai pola radikalisasi intelektual, untuk dapat membaca kekeliruan masa lalu maupun kefatalan masa kini untuk kejelasan arah dimasa mendatang. HMI harus bisa kembali ke pangkal jalan. Orang bijak mengatakan bila anda menyadari telah menyimpang maka kembalilah ke pangkal jalan (khitah). Kembali ke pangkal jalan (khitah) dimaksudkan kembali kepada cita-cita besar HMI untuk menebarkan “keimanan, keislaman dan keihsanan”. Tidak lain adalah agar HMI kembali ke raison de etrenya (bagaimana proses menjadinya) tidak lain tidak bukan agar HMI dikelola berdasarkan sistem (ideology) yang telah disepakati secara nasional dan tidak melenceng dari idealisme didirikannya pada tanggal 5 Februari 1947 sebagai upaya menjawab rekonstektualisasi pemikiran dan pergerakan HMI.
  2. HMI diakui sebagai organisasi lembaga milik warga yang berdiri bukan oleh Negara, melainkan oleh warga dengan dual jargonnya Ke islaman dan KeIndonesiaan dengan begitu HMI harus memberi catatatan kritis untuk Negara, HMI juga sebagai civil society harus melakukan penguatan-penguatan cultural di tingkatan akar rumput dan bersama-sama dengan elemen kebangsaan lainnya untuk memperkuat civil society di Indonesia. Sebagaimana tujuan HMI…ikut bertanggung jawab pada terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi allah swt. Sebagai organisasi yang berorientasi kerakyatan, maka saat ini, HMI harus memperteguh kekuatan civil society dalam menggelindingkan demokratisasi di negeri ini. Bukan menjadi penjaga setia kekuasaan yang tidak mampu kritis dan tidak peduli pada tuntutan rakyat. HMI harus bisa menjadi ‘Penyambung Lidah Rakyat’ seperti istilah Bung Karno yang tahan banting dan godaan, bahkan siap menderita. Insya Allah.

Penulis Adalah Ketua HMI Cabang Kendari 2007-2009

End Note

[1]Jendral Sudirman dalam Sambutannya ketika milad I HMI lihat Victor Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kedudukannya Di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu Di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

[2]Beberapa kali dalam media baik cetak dan elektronik menyebutnya Himpunan Mahasiswa Indonesia

[3]Lihat Fahri Ahli dalam Kata Pengantar HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila

[4]Ibid, hal.12

[5]Solichin, HMI Candradimuka Mahasiswa, hal.69

[6]Misbah shoim Haris, Spiritualitas Sosial Untuk Masyarakat Beradab, hal.85.

[7]ibid

[8]Lihat, Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009, hal 283-285.

[9]Misbah Shoim Haris, Spiritualitas Sosial Untuk Masyarakat Beradab, hal.85.

[10]Akbar Tanjung, “HMI agar jadi organisasi kader politik yang mandiri, (Jakarta, Kompas, 17 Januari 2000), dikutip langsung oleh Sidratahta, Op.Cit. hal.12.

[11]Pasal 5 AD ART HMI

[12]Culla, “Patah Tumbuh HIlang Berganti; Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998), PT.Raja Grafindo,1999, dikutip langsung Itho Murtadha, Tranposisi Islam Menegaskan Islam Sebagai Basis Kemajuan Sosial, hal,120.

[13]Istilah civil society atau masyarakat sipil atau masyarakat madani pertama kali dicetuskan oleh Adam Ferguson dalam bukunya An Essay On The Hisory of Civil Society untuk menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang cukup mampu mengimbangi kekuasaan Negara, Misbah Shoim Haris, Op.Cit.hal.78

[14]Lihat, Itho Murtadha, Transposisi Islam Menegaskan Islam Sebagai Basis Kemajuan Sosial, Palu: HMI Press Palu, 2007, hal.138-140.

DAFTAR REFERENSI

Alfian, Alfan. 2009. Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

___________. 2013. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) 1963-1966 Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Almandari, Syafinuddin. 2003. HMI dan Wacana Revolusi Sosial. Makassar: Penerbit Hijau Hitam

Haris, Misbah. 2003. Spirutualitas Sosial Untuk Masyarakat Beradab. Jakarta: Penerbit Azura.

Hasanuddin. 1996. HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mukhtar, Sidratahta. 2006. HMI dan Kekuasaan. Jakarta: Prestasi Pustaka

Murtadha, Itho. 2007. Transposisi Islam: Menegaskan Islam Sebagai Basis Kemajuan Sosial. Palu: HMI Press Palu.

Rizky, Awalil. & Muzakir Djabir. 2006. HMI (MPO) Dalam Transisi. Jakarta: Pengurus Besar HMI.

Solichin. 2010. HMI Candradimuka Mahasiswa. Jakarta: Sinergi Persadatama Fundation.

Tanja, Victor. 1991. Himpunan Mahasiswa Islam Sejarah dan Kedudukannya Di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Van Peursen. 1999. Strategi Kebudayaan. Jogyakarta: Kanisius.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s