Hermeneutika TAKAWA: Jalan Panjang Kabupaten Buton

Masyarakat Buton pernah disuguhkan istilah ‘Bawapabri’ yakni sebuah konsep pembangunan kawasan terpadu yang ditelurkan oleh wali kota baubau dua periode DR.H.Amirul Tamim, M.Si yang mencakup wilayah Baubau-Waara-Pasarwajo-Batauga-Kapontori, Seolah tak kalah dengan konsep tersebut belakangan muncul istilah ‘Takawa’ (Takimpo-Kondowa-Wabula) yang ditelurkan oleh Bupati Buton , Samsu Umar AS, S.H. Istilah takawa pun menjadi seksi untuk dikaji dan diperbincangkan. Karena dibalik sebuah istilah atau bahasa terdapat makna yang terpendam yang menuntut untuk digali. Kaelan (2002:22) mengungkapkan terdapat hubungan bahasa dengan pikiran, kebudayaan, komunikasi manusia dan bidang-bidang lainnya yang prinsipnya berkenaan dengan pembahasan bahasa sampai hakikatnya yang terdalam. `

Kecurigaan Hermeneutika

Hermeneutika yang lazimnya disebut sebagai filsafat bahasa dirasa cukup bijak untuk merasionalisasikan makna Takawa. Takawa selain merupakan sebuah akronim juga memiliki makna etimologi yang berasal dari bahasa wolio yang berarti tiba atau sampai. Tiba atau sampai merupakan kata kerja yang memiliki makna telah sampai tujuan (lihat kamus bahasa Indonesia). Jika makna itu yang dipakai tentunya secara hermeneutika menjadi benar jika dikatakan Kabupaten Buton baru sampai setelah perjalanannya selama duabelas tahun sejak 21 Juni 2001. Memaknainya juga dengan awal baru bagi Kabupaten Buton untuk mengaktualisasikan dirinya, tidak juga salah untuk dibenarkan. Atau secara general jika takawa dinaikan setingkat menghasilkan sebuah makna konsepsi ‘perjalanan’.

Manajemen pulang pergi yang diterapkan pemimpin Buton hingga hari ini lebih menguatkan lagi makna perjalanan tersebut. Bahwa Kabupaten Buton (Pasarwajo) hanya menjadi daerah persinggahan dari sebuah perjalanan yang panjang. Indikasinya adalah rutinitas pulang pergi aparatur daerah kabupaten buton termasuk Bupati yang terus berulang dari Kota Baubau ke Ibu Kota Kabupaten Buton Pasarwajo dan sebaliknya. Kendaraan dinas pun dipacu seratus kilo meter setiap harinya. Dari segi ekonomi kegiatan ini merupakan kegiatan pemborosan karena sangat membebani postur APBD kabupaten Buton. Sebut saja belanja bahan bakar minyak yang dikonsumsi oleh kendaraan dinas pimpinan SKPD dan Bus antar jemput PNS. Deretan aktivitas ini menambah bengkak belanja perawatan kenderaan bermotor yang meliputi belanja jasa servis, belanja penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas. Tak pelak lagi rakyatlah yang menanggung ongkosnya. Pemicunya adalah hampir Delapan puluh persen pejabat kabupaten Buton dari eselon dua hingga empat adalah warga kota Baubau (baca:impor). Tidak heran jika kegiatan ini terus berlangsung hingga hari ini dan sudah menjadi sebuah budaya kerja.

Perlahan namun pasti bahasa mulai menunjukkan kebenarannya sebagaimana dalam adagium: bahasa menunjukkan tabiatnya dan kalau dalam lingkup makro: bahasa menunjukkan (tingkat peradaban/budaya) bangsa. Hermeneutika takawa akhirnya menjadi rasional dan empiris bahwa Kabupaten Buton hanya menjadi ‘tujuan perjalanan’ bukan ‘akhir dari sebuah perjalanan’ seperti apa yang menjadi cita masyarakat buton secara umum.

Sindrom Pembangunan

Takawa, konsep pembangunan yang ditawarkan Bupati Buton rencananya akan dibangun pusat perkantoran pemerintahan baru yang sebelumnya sudah ada, hanya tidak dimaksimalisasi. Sindrom pembangunan pun muncul. Mungkinkah ada ketakutan tersendiri bagi setiap pemimpin baru untuk melanjutkan konsep pembangunan pemimpin yang lama?

Konsep takawa seolah-olah membuat jurang dan memutus tali pembangunan kepemimpinan sebelumnya atau penulis menyebutnya dishistori. Idealnya pembangunan bersifat continue dan going concern. Benar apa yang dikatakan Antonio Gramsci bahwa penguasa hanya menciptakan blok sejarah baru untuk melanggengkan kekuasaan sehingga blok sejarah yang diciptakan penguasa lama harus ditinggalkan. Pembangunan hanya menjadi isyarat bahasa kekuasan yang menandakan bahwa ia pernah berkuasa, lebih mengedepankan instingtual dan hanya merealisir aspirasi pribadi seturut minat bakat tak kurangnya seperti raja-raja tradisional yang hanya menciptakan prasasti-prasasti dan candi untuk menguatkan citra dinastinya.

Pembangunan mestinya tumbuh dan hidup dari masyarakat (botton-up) bukan pesanan atau kepentingan politik dari kekuasaan rezim tertentu (top-down) yang selama ini sudah terbukti gagal. Hal ini telah ditegaskan pula oleh ekonom Albert Waterson bahwa pendekatan top-down terhadap pembangunan tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat miskin di pedesaan. Menjadi wajib pemimpin mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat (basic need) kemudian memformulasikan kedalam konsep perencanaan pembangunannya. Bukan hanya menyisipkan masyarakat menjadi obyek manipulasi pembangunan. Akhirnya sampailah pada tinjauan permasalahan yang bersifat universal, sehingga ditemukan suatu kepastian dan tidak menyisakan makna keraguan bahwa jalan panjang kabupaten buton semakin mengada. Pembangunan kawasan takawa belum menjawab masalah masyarakat buton saat ini. Aspirasi yang dikehendaki masyarakat diantaranya masalah pelayanan publik, pejabat-pejabat impor yang mendominasi kursi jabatan, ditambah lagi masalah lama yang belum menemukan titik penyelesainnya seperti pembebasan lahan dermaga Pasarwajo di Banabungi juga masalah lahan rumah jabatan Bupati Buton.

Ada baiknya pembangunan lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan juga pada pengembangan sumber daya manusia (human resource development). Data terakhir menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Buton 2005-2007 dengan indikator melek huruf menduduki posisi terendah yakni , hanya 85,7% setelah Buton Utara dan Bombana (85,3%) dan dibandingkan Wakatobi 90,7% , Baubau 95,0% (Bappeda Sultra). Bayangkan Wakatobi dan Baubau merupakan anak-anak Kabupaten Buton malah tersenyum malu karena melampaui indeks induknya!

Menarik memang memulai sebuah pembangunan dengan mengkaver makna dan simbol-simbol dalam sebuah pembangunan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikan simbol ke dalam sebuah sikap pembangunan. Walhasil, jalan panjang Kabupaten Buton teruslah seperti ini dan akan terus seperti ini, hanya bisa berubah dengan sikap tegas dari pemimpin Buton saat ini. Seperti apa yang pernah diutarakan oleh Bupati Buton ‘hari ini saya dilantik hari ini juga saya akan tinggal di Pasarwajo’. Kami menunggu realisasinya!Takawa

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s